Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam struktur organisasi pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berikut merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang sudah ditetapkan dan dilantik dalam Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2018 masa jabatan 2019 sampai dengan 2024.

	EKO NUR KHOLIK, S.Pd.SD., M.Pd.
	Jabatan	Ketua
	Tempat, Tanggal Lahir	Wonosobo, 31 Oktober 1978
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Pendidikan Terakhir	Strata II
	Alamat	Wonokerto RT. 004 RW. 004 Leksono, Wonosobo

 

	PUJI ISTININGSIH, S.Pd.
	Jabatan	Wakil Ketua
	Tempat, Tanggal Lahir	Wonosobo, 6 Oktober 1969
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pendidikan Terakhir	Strata I
	Alamat	Wonokerto RT. 001 RW. 001 Leksono, Wonosobo

 

	SUPRIYATI
	Jabatan	Sekretaris
	Tempat, Tanggal Lahir	Wonosobo, 25 April 1973
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pendidikan Terakhir	SLTP/Sederajat
	Alamat	Wonokerto RT. 001 RW. 002 Leksono, Wonosobo

 

	SARMINI
	Jabatan	Anggota
	Tempat, Tanggal Lahir	Wonosobo, 2 Januari 1978
	Jenis Kelamin	Perempuan
	Pendidikan Terakhir	SLTA/Sederajat
	Alamat	Wonokerto RT. 006 RW. 003 Leksono, Wonosobo

 

	DIDIK WIMBO SUTIYONO PURNOMO
	Jabatan	Anggota
	Tempat, Tanggal Lahir	Wonosobo, 5 Oktober 1977
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Pendidikan Terakhir	SLTA/Sederajat
	Alamat	Wonokerto RT. 003 RW. 003 Leksono, Wonosobo

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang tercantum dalam Permendagri No.110/2016. Disebutkan bahwa BPD mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh Kepala Desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa penting dan kuatnya keberadaan BDP dalam ranah politik dan sosial desa.

Kedudukan dan Fungsi Anggota BPD, diantaranya yaitu:

• BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa
• BPD dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan.
• Fungsi BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Tugas dan Wewenang BPD

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas dan wewenang yang harus dijalankan sebagai wujud dalam upaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bagian kedua Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan sejumlah tugas dan wewenang BPD yaitu sebagai berikut ini.

1. Menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menyelenggarakan musyawarah BPD dan musyawarah Desa;
3. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dalam melakukan pemilihan kepada desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
4. Memberi persetujuan pemberhentian atau pemberhentian sementara perangkat desa;
5. Membuat susunan tata tertib BPD;
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
7. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
8. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
9. Mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
10. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
11. Menjalankan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Begitu pentingnya tugas, fungsi dan wewenang BPD di desa sekarang ini. Sehingga tidak berlebihan jika warga desa sangat berharap BPD agar mampu membuat aspirasi warga tersalurkan dengan baik. Untuk memahami berbagai esensi yang ada dalam peraturan ini bakal lebih gamblang jika Anda mempelajari pasal demi pasal yang terdapat di dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).